DEMOKRASI NEGERI: APAKAH SEKADAR PENTAS ABAL-ABAL (LAGI)?

Indonesia. Demokrasi. Dua kata ini tentu sudah menjadi kawan sejoli yang eksistensinya tidak mampu―atau tidak mungkin―dipisahkan. Benar, negara kecintaan kita bersama sangat familiar dengan kondisi demokrasinya yang dipuji dimana-mana. Bahkan banyak pihak mengatakan bahwa penyelenggaraan demokrasi paling baik adalah di negeri kayaraya ini. Benarkah demikian jika ditilik dari keenam indikator penilai jalannya demokrasi? Apakah kenyataan dibalik pujian yang bertumpah-tumpah dari pihak-pihak asing ini? Adakah demokrasi murni menjadi demokrasi? Adakah demokrasi tidak lagi mampu dijual-beli?

Mari kita tilik penyelenggaraan demokrasi di Indonesia berdasarkan Enam Indikator Penilai Penyelenggaraan Demokrasi:

1.      Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari kata berbahasa Inggris, yaitu accountability, yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikaitkan pada konteks demokrasi, perihal akuntabilitas berarti setiap pemangku jabatan yang dipilih oleh rakyat, baik yang menduduki posisi paling tinggi maupun hanya sekadar jabatan keanggotaan biasa, harus dapat mempertanggungjawabkan, baik kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya, maupun ucapannya. Pun yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, dan bahkan akan dijalaninya.

Sekarang kita lihat pelaksanaan atau aplikasinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apakah wakil-wakil yang katanya mendapat amanah dari rakyat, yang semestinya memperjuangkan hak-hak hidup masyarakatnya, justru malah berlomba-lomba memperjuangkan hak hidupnya pribadi. Sangat jelas terjadi ketimpangan antara apa yang dijanjikan oleh wakil-wakil rakyat sebelum mereka menjabat, dengan perilaku dan tindakan mereka setelah memegang suatu jabatan yang semestinya “dipelihara” baik-baik selaras dengan kebutuhan dan harapan rakyat. Mari kita tilik kembali, berapa banyak wakil rakyat yang menjabat pemerintahan pusat maupun daerah yang menuntut kendaraan mewah pada sang kepala daerah? Contoh mudah, mungkin kita masih ingat sebuah partai yang sangat “ramai” mengampanyekan slogan basi anti korupsi. Lantas apa yang menjadi bukti di masa depan? Hampir seluruh anggotanya terhimpit soal korupsi. Jika sistem saraf mereka masih waras, bukankah ini menjadi semacam ironi, semacam menjilat ludah sendiri?

Sementara pihak-pihak lain mempromosikan diri dengan cara yang lain, gembar-gembor mendesak pemerintahan yang wajib dibenahi. Namun reaalitasnya, pemimpin-pemimpin yang orisinalitas dedikasi serta integrasinya terkualifikasi, masih dapat dihitung jari. Siapa Suryadharma Ali? Menteri agama yang menjatuhkan agamanya sendiri dengan jalan korupsi. Lagi-lagi korupsi. Bukti otentik eksistensi ketidakselarasan antara bukti dan janji-janji. Hanya di Indonesia―negeri yang katanya berkualitas demokrasi tinggi―politik bisa dibeli, dan keadilan harganya melambung tinggi. Mengutip seorang sastrawan yang berujar: “politik sekarang hanya berkisar tentang siapa mendapatkan apa, lantas kapan dan bagaimana”.

Bukankah ini merupakan dilema?

2.      Rotasi kekuasaan

Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali.

Perihal rotasi kekuasaan tersebut sebenarnya sudah diimplementasikan melalui agenda pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pun sudah dilaksanakan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, yang salah satu ketentuannya adalah orang yang sama tidak dapat menjabat sebagai kepala daerah lebih dari dua periode pemerintahan. Indikator ini sudah jelas terlaksana melalui pemilihan menteri-menteri yang selalu berbeda setiap periodenya. Contoh konkretnya adalah ketika masa kejayaan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski beliau terpilih sebagai presiden selama dua periode berturut-turut, tetapi menteri-menteri yang menjabat dalam kabinetnya tidaklah sama.

Rotasi kekuasaan ini ditetapkan sebagai indikator penilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi sebetulnya pun merupakan pembatas tegas antara demokrasi abal-abal yang pernah terjadi selama tiga puluh dua tahun. Pada masa itu, juga masa sebelumnya―yang terbungkus dalam potret gerhana transisi Orde Lama dan Orde Baru―presiden dinyatakan sebagai pemimpin abadi. Nyaris tidak ada pemilihan umum yang berlangsung semasa periode gelap Orde Baru. Pihak maupun sindikat-sindikat yang dicurigai sebagai ancaman kelanggengan pemerintahan kemudian diciduk, disiksa, dan mayatnya sangat tak ketentuan. Perlu kita garisbawahi bahwa Pancasila hanyalah sebagai ikon tanpa makna, sebagai alat kamuflase yang dilakukan pemerintah, padahal kitapun mengerti bahwa Pancasila tidak pernah membatasi hak-hak berbicara.

Jika kita bandingkan sekali lagi, pelaksanaan demokrasi saat ini, rotasi kekuasaan yang berlangsung saat ini sudah mulai membaik.

3.      Rekruitmen politik yang terbuka

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekruitmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politk yang dipilih oleh rakyat memiliki peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.

Berkaitan dengan indikator sebelumnya, yaitu rotasi kekuasaan, indikator rekruitmen politik yang terbuka sebenarnya menjadi faktor pelengkap lainnya yang berfokus pada ketetapan bahwa setiap orang bisa menempati kursi pemerintahan di jenjang manapun. Rekruitmen wakil-wakil rakyat tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang mapan secara kondisi ekonomi saja, melainkan juga berlaku bagi siapapun yang dinilai sanggup dan mumpuni.

Rekruitmen politik yang terbuka makin tampak pelaksanaannya saat kabinet Joko Widodo dimulai sekitar semingguan ini. Presiden baru tersebut menekankan satu poin penting, bahwa untuk menduduki suatu kursi pemerintahan, pengalaman maupun gelar akademis bukanlah tuhan, bukanlah yang mutlak menjadi perhitungan. Kemampuan alamiah yang diberikan Tuhanlah sebetulnya yang menjadi poin utama pemilihan pemangku jabatan di kursi-kursi wakil rakyat. Contoh saja terdapat menteri baru di kabinet Joko Widodo yang tidak lulus SMA, tetapi mampu memiliki lima puluh buah pesawat terbang. Tindakan presiden baru kita tentu merujuk pada suatu kesimpulan bahwa siapapun dapat memperoleh kepercayaan dari rakyat, siapapun pantas jika kita betul-betul memperhatikan cara dan kualitas seseorang pada suatu bidang dan mengabaikan apapun latar belakangnya.

4.      Pemilihan umum

Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilakukan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa memunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas untuk menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak nuraninya.

Menurut pengamat politik, perjalanan prosesi pemilihan umum di Indonesia sekarang sudah semakin baik. Perlu diketahui bahwa sistem pemilu 2014 di Indonesia sudah menyamai dengan kondisi pemilihan umum di negeri-negeri setingkat Amerika Serikat yang hanya memiliki dua buah partai besar di negaranya, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Pemilu 2014 pun sudah meringkaskan banyak partai-partai kecil ke dalam dua buah koalisi besar, yaitu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Ini jelas kemajuan yang signifikan, apalagi jika ditilik jumlah calon presiden dan wakil presiden yang sah periode kali ini, hanya dua orang saja.

Namun, entah sadar atau tidak, pemangkasan banyak partai lemah ke dalam dua buah koalisi gigan menimbulkan peluang mengerucutnya persaingan politik menjadi semakin pelik. Kecurangan dan black campaign akan semakin mudah terjadi dan dilancarkan oleh kedua pihak. Contoh klimaks mengerikannya terjadi di Amerika Serikat, yaitu ketika mantan presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy tewas terbunuh. Salah satu spekulasi yang dikeluarkan masyarakat adalah adanya dendam yang dilontarkan oleh peserta pemilu dari partai oposisi Kennedy, karena terpilihnya Kennedy diduga diliputi oleh banyak kecurangan.

Kampanye hitam di Indonesia pun terjadi beberapa kurun waktu silam. Dampak yang dihasilkan pun sangat melebar. Ada banyak hubungan darah yang terputus, rasionalitas jatuh menjadi komoditas, banyak masyarakat yang secara mak pedhundhu bertransformasi menjadi politikus dan menjustifikasi visi-misi lawan politiknya secara frontal, kasar, seakan-akan mereka yang paling tahu track record dari masing-masing kandidat pemimpin Indonesia.

Hal inilah yang sangat disayangkan dari peningkatan status pelaksanaan demokrasi menjadi lebih maju. Semestinya, pelaksanaan pemilu yang semakin maju harus disertai dengan peningkatan rasionalitas masyarakat dan birokrasi para kandidat calon pemimpinnya, sehingga kebenaran tidak berubah menjadi hal kabur yang semakin patut dipertanyakan.

5.      Menikmati hak-hak dasar

Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers bebas.

Penjagaan hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia sepertinya sudah cukup baik. Hampir seluruh rakyat Indonesia sudah mampu menikmati hak-hak asasinya. Sebetulnya sudah dan sangat baik karena mengingat masa Orde Baru, bahkan pers pun menjadi media yang bungkam akan kebenaran, jika dibandingkan dengan masa sekarang, pers sudah menjadi media yang mampu dibeli untuk memihak sana-sini. Ya, pers masa kini sudah sangat karib dengan yang disebut keberpihakan. Bahkan saking bebasnya mengeluarkan opini dan adanya pemakluman bahwa opini seringkali bersifat tidak netral, pers sering memutarbalikkan fakta dan menyembunyikan kebenaran. Padahal, jika mengutip sekalimat dari Goenawan Muhammad, pemimpin redaksi Tempo, Jakarta, “Pers boleh beropini, dan opini adakalanya bersifat tidak netral. Yang terpenting adalah, pers harus menyampaikan fakta.”

Banyak yang alpa mengenai hak-hak berbicara, terutama di sosial media. Bahkan tindakan repreif yang dilancarkan pada pengicau-pengicau di sosial media pun dapdat dikatakan salah kaprah. Beberapa yang merupakan insan pers dan memaparkan kebenaran dan realitas, dianggap sebagai pencemaran nama baik. Sementara pihak-pihak yang begitu tak berdosanya mengutak-atik SARA, dibiarkan saja berteriak-teriak di dunia maya. Polemik ini sebetulnya merupakan  bukti bahwa hak hidup yang dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah tidak dipergunakan secara bertanggung jawab oleh masyarakat.

Namun satu warta terbaru yang menuai banyak protes dan kontraversi dari berbagai kalangan, adalah pencabutan hak-hak memilih wakil-wakil legislatif yang dikeluarkan oleh DPR yang bertindak selaku pembuat undang-undang. Pencomotan hak rakyat seperti ini tentu sangat merugikan. Mengapa demikian? Pemilihan umum yang dilangsungkan secara terbuka dengan rakyat sebagai pemilihnya saja belum mampu menghasilkan output yang memuaskan, atau setidaknya tanpa catatan hitam berupa kasus korupsi, bagaimana jika pemilihan umum dilangsungkan tanpa memihak rakyat lantas? Dapat kita bayangkan bahwa wakil-wakil rakyat yang terpilih kelak akan sangat diluar harapan masyarakat.

6.      Penegakan supremasi hukum

Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, hukum perlu ditegakkan dengan baik. Dengan penegakan supremasi hukum, baik warga masyarakat maupun penyelenggara negara tidak ada yang dapat berbuat seenaknya sendiri dan melanggar atau merugikan hak seseorang atau sekelompok orang lain.

Hukum? Layaknya politik, hukum pun dapat dibeli. Kemana larinya Gayus Tambunan? Kemana kasus Bank Century dilarikan kemudian? Aburizal Bakrie yang terlihat jelas pun bisa terhindar dari beban tanggung jawab ganti rugi atas insiden Lumpur Lapindo. Dimana hukum tersebut berada? Ditebus dengan uangkah? Saya rasa, tidak perlu saya berpanjang-lebar untuk menjabarkan atau mengejawantahkan kondisi “orisinal” dari aplikasi hukum di Indonesia. Semua sudah tahu jelas: rusak parah.